Hukum Administrasi dan Tata Negara

 Hukum Administrasi dan Tata Negara
KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH:
Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prof. Dr. J. Kaloh
Penerbit Sinar Grafika, 224 hlm.cet. ke-1, 2009, ISBN 979-007-275-9
Rp. 39.000,-

Deskripsi
Buku ini membahas analisis kedudukan dan peranan kepala daerah: eksistensi, peran, tugas, dan fungsi serta persyaratan teknis kepala daerah; tipologi kekuasaan dalam kepemimpinan kepala daerah, serta rekomendasi bagi pola kegiatan, pola kekuasaan, dan pola perilaku kepemimpinan kepala daerah


IMPLIKASI HUKUM ATAS SUMBER PEMBIAYAAN DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH
Adrian Sutedi, S.H., M.H.
Penerbit Sinar Grafika, 456 hlm., Cet. ke-1, 2009, ISBN 979-007-056-X
Rp. 75.000,-

Deskripsi
Buku ini memaparkan: uraian berupa langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan PAD; berbagai kesulitan dalam menghimpun PAD; fenomena perda yang melahirkan pungli yang tidak bertanggung jawab/tidak berorientasi pada kepentingan umum, hanya untuk mengejar PAD saja; dan uraian lengkap pembatalan perda tersebut.
...........



Hukum Kepegawaian Di Indonesia
Sri Hartini, S.H., M.H.
Penerbit Sinar Grafika, 208 Hlm, Cet. ke-1 2008, ISBN 979-007-241-4
Rp. 40.000,-

Deskripsi
Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian Di Indoneasia mulai dari Format Lembaga Kepegawaian Di Indonesia; Pengertian, jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak PNS; Etika PNS; Netralitas PNS; Manajemen Kepegawaian; Manajemen Pegawai daerah; Evaluasi Kinerja PNS; Prosedur Penjatuhan disiplin PNS; dan Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Manajemen Kepegawaian Indonesia. Merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkini dan kaidah hukum kepegawaian dan Lulus Penilaian Dikti Tahun 2007

  Hukum Administrasi dan Tata Negara
Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar
Supriadi, S.H., M.Hum.
Penerbit Sinar Grafika, hlm., 2006, cet. ke-1, (15,5 x 23 cm)
Rp. 64.000,-

Deskripsi
Lingkungan sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan mesti dijaga kelestariannya. Kelestarian lingkungan terkait erat dengan kesejahteraan suatu bangsa, karena lingkungan hidup adalah salah satu aset ekonomi yang sangat berharga untuk di berdayakan. Semakin ramah suatu bangsa terhadap lingkungannya, semakin besar peluang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di negaranya.
Beradasarkan hal tersebut, pengenalan tentang aspek-aspek hukum lingkungan mutlak diperlukan dalam ramgka menciptakan suatu pembangunan yang tidak bertentangan terhadap prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Karena, pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah dua hal yang saling menunjang (interpendent).
Buku ini mengkaji secara panjang lebar prinsip-prinsip dasar penting yang terkandung dalam kajian hukum lingkungan. Semua dituangkan secara utuh, runtut, dan jelas dalam 7 (tujuh) bab besar. Selain uraian teoritis, pembahasan disertai dengan fakta-fakta historis terkait kesadaran akan lingkungan yang telah mengglobal, dan tak kalah pentingnya, ditampilkan pula contoh-contohkasusu lingkungan yang pernah terjadi di tanah air untuk memberi gambaran sejauh mana seperangkat hukum positif yang terkait dengan bidang lingkungan telah ditegakkan.
Buku yang telah lolos penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) ini patut dijadikan referensi bagi dosn dan mahasiswa hukum, aparat penegak hukum, pemerintah, praktisi politik, kalangan pengusaha, dan pekerja-pekerja LSM Lingkungan. Semoga bermanfaat.



Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia
Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H.
Penerbit Sinar Grafika, 160 hlm., 2006, cet. ke-1, (15,5 x 23 cm).
ISBN 979-3421-07-X
Rp. 30.000,-

Deskripsi
Sistem peerintahan daerah di Indonesia menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan di bagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Didaerah-daerah yang bersifat otonom (Streek and locale rechtsmeenchappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, Semuanya menurut aturan yang ditetapkan Undang-Undang. Didaerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena itu daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar pemusyawaratan.
Dalam Pasal 18A UUD 1945, diamantkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhusussan daerah dan keragaman daerah.

Disampiing itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pisat dan daerah diatur serta dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
Buku yang berada di hadapan pembaca ini merupakan hasil karya seseorang yang berkompeten dalam bidangnya. Buku ini membahas baik secara teoritis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintah daerah; substansi hukum pemerintah daerah di Indonesia; struktur penyelenggaraan pemerintah daerah; mekanisme penyelenggaran pemerintah daerah; kebijakan politik dalam otonomi daerah; serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2005.



Dasar-Dasar Hukum Kehutanan
Salim HS, S.H., M.S.
Penerbit Sinar Grafika, 298 hlm., 2006, cet. ke-3, (Edisi Revisi), ISBN 979-8767-91-8

Rp. 47.000,-

Deskripsi
Hutan di Indonesia merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai maka hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga, dipartahankan, dan dilindungi agar hutann dapat berfungsi dengan baik.
Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PBB, yaitu FAO pada tahun 1991 dikemukan baha kerusakan hutan di Indonesia untuk kepentingan industri seluas 1.314.700 ha per tahun. Sehingga diperkirakan dalam waktu kurang dari delapan puluh empat tahun hutan tropis di Indonesia akan habis.
Kerusakan hutan seluas itu di sebabkan oleh pemegang izin HPH yang tidak mematuhi ketentuan hukum. Selain itu juga disebabkan oleh perambah hutan dan pencuri kayu.Apa tindakan pemerintah terhadap mereka?
Buku ini membahas secara lengkap dan tuntas tentang permasalahan kehutanan, sejarah dan perkembangan perundang-undangan di bidang kehutanan, kedudukan yuridis, kawasan hutan, pengusahaan hutan, aspek yuridis peralihan fungsi hutan di luar bidang kehutanan, perlindungan hutan, dan yang terakhir tentang sanksi dan analisis kasus.


Penegakan Hukum Lingkungan
Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah
Penerbit Sinar Grafika, 168 hlm., 2005, cet. ke-1, (15,5 x 23 cm).
ISBN 979-3421-04-5
Rp. 30.000,-

Deskripsi
Alam semesta yang merupakan ciptaan Yang Mahakuasa, memegang kunci dalam tata kehidupan manusia. Semua bergerak harmonis dalam alam yang saling mengisi, saling memberi, dan saling menghormati. Hanya seringkali manusia berpaling dari lingkungan. Manusia dengan keunggulan pemikiran dan teknologi menjadi cenderung sebagai subjek dari perusakan lingkungan demi kepentingan dan keserakahan tertentu dan sesaat. Mereka tidak menyadari bahwa bila lingkungan sekaligus sebgai korban dari perusakan lingkungan tersebut.
Hal ini terjadi karena penegakkan hukum lingkungan belum dilakukan meskipun perangkat hukumnya sudah memadai. Di sini tinggal kemauan pemerintah dalam menerapkan hukum dan pemberian sanksi yang tegas sesuai hukum yang berlaku.
Hukum Lingkungan Berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positip terhadap lingkungannya langsung atau tidak langsung. Secara langsung terhadap masyarakat hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang di bolehkan. Secara tidak langsung kepada masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberi kaidah kepada masyarakat.
Buku yang berada di hadapan pembaca ini merupakan hasil pemikiran seorang pakar hukum yang membahas tentang penegakkan hukum lingkungan. Buku ini menguraikan secara gamblang, yakni lingkungan hidup, ekologi, dan sistem ekologis (ekosistem); pengantar hukum lingkungan; perkembangan hukum lingkungan di Indonesia; penegak hukum lingkungan; pilihan instrumen hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana; penegakan hukum lingkungan melalui isntrumen hukum administratif; penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata; penegakan hukum pidana lingkungan; dan penegak hukum lingkungan internasional. Buku ini juga didukung dengan uraian perkembangan hukum lingkungan di beberapa negara seperti Jerman, Kanada, India, Republik Rakyat Cina, Belanda, Amerika Serikat yan memperkaya isi buku ini.
Begitu pentingnya buku ini, tidak hanya mahasiswa hukum, melainkan para praktisi, peneliti, pengamat dan pemerhati masalah lingkungan, serta masyarakat luas dapat memilikinya sebagai bahan perbandingan penegakan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis.



Hukum Lingkungan Indonesia
R.M. Gatot P. Soemartono. S.E., S.H., M.M.
Penerbit Sinar Grafika, 288 hlm., 2004, cet. ke-2, ISBN 979-8767-15-2
Rp. 46.000,-

Deskripsi
Hukum lingkungan, tidak seperti bidang hukum hukum lainnya, merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang masih sangat muda usianya, yang perkembangannya baru terjadi pada dasa warsa terakhir ini. Akibatnya, sampai saat ini perbendaharaan buku tentang hukum lingkungan masih sangat terbatas, sehingga mempersulit baik para ilmuwan mauapun para praktisi untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap tentang hukum lingkungan. Oleh karena itu, buku "Hukum Lingkungan Indonesia" ini diharapakan dapat membantu untuk mengatasi kesulitan tersebut.
Buku ini dimulai dengan beberapa konsep dasar, yaitu konsep ekologi, konsep ekosistem, dan konsep lingkungan. Ketiga konsep ini sangat penting dalam mempelajari setiap adisiplin yang berhubungan dengan lingkungan, termasuk hukum lingkungan. Sebagai tambahan pemahaman lingkungan Hidup Indonesia, khususnya mengenai karakteristik dan kelmbagaanya, perlu pula dikemukakan untuk memudahkan dalam memasuki pembahasan selanjutnya yaitu hukum lingkungan Indonesia.

UU Gangguan Dan Masalah Lingkungan
John Salindeho
Penerbit Sinar Grafika, 198 hlm., 1993, cet. ke-2, ISBN 979-8061-87-X
Rp. 27.000,-